Kabinet Pak Jokowi

Analisa Dampak Komposisi “Kabinet Kerja” Presiden Jokowi Terhadap Kebijakan Ekonomi Politik Internasional Indonesia

Kalau kita lihat komposisi cabinet kerja Jokowi yang sudah diumumkan terdapat hal yang berbeda dengan komposisi cabinet sebelumnya di era pemerintahan SBY. Salah satu yang membedakannya adalah terdapat delapan perempuan yang mengisi cabinet kerja Jokowi, dimana posisi mereka sangat strategis misalnya Menteri Luar Negeri Indonesia untuk pertama kalinya di jabat oleh seorang perempuan yaitu Ibu Retno Marsudi. Selain ibu Retno terdapat pula sosok yang lainnya seperti Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Hal ini menandakan bahwa konsep demokrasi Indonesia sudah maju salah satunya dalam pemenuhan keterwakilan perempuan di politik. Sebab, hal yang selama ini digembor-gembrokan Negara-negara Barat tentang kesetaraan perempuan dalam politik ternyata Indonesia telah melakukannya dengan baik.

Dengan komposisi cabinet kerja yang dibentuk oleh Jokowi dimana menteri-menteri yang dinilai strategis dalam merumuskan kebijakan luar negeri yang terkait dengan bidang ekonomi seperti menteri luar negeri Ibu Retno Marsudi yang sudah melejit karir diplomatiknya. Kebijakan peluang merupakan kebijakan luar negeri Indonesia dibawah kepemimpinan Jokowi, hal ini sesuai dengan visi Presiden Jokowi yaitu Indonesia harus berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi dan berkepribadian secara budaya.  Kalau kita lihat dari ketiga visi tersebut khususnya menyangkut kedaulatan di bidang politik dan mandiri di bidang ekonomi nampaknya pemerintah sekarang harus bekerja keras untuk mewujudkan hal tersebut. Kita dapat melihat pada dasawarsa sebelumnya dimana impor garam, beras, jagung, gula dan lainnya terus meningkat seiring dengan berkurangnya produksi nasional bahan pokok diatas.  Oleh karenanya, pemerintahan Jokowi harus mampu meningkatkan produksi bahan makanan pokok agar Indonesia tidak ketergantungan bahan makanan pokok dari Negara lain. Selain itu, Indonesia sekarang ini hanya dijadikan sebagai market terbesar oleh Negara-negara pengekspor harus diubah dengan cara meningkatkan ekspor yang didukung dengan pembangunan kualitas manusia Indonesia.

Hal lain yang harus diselesaikan oleh pemerintahan Jokowi adalah mengenai kontrak perusahaan-perusahaan asing di Indonesia, salah satunya PT Freeport Indonesia yang telah habis masa kontraknya pada tahun 2014. Pada era pemerintahan SBY draft perpanjangan kontrak Freeport telah dibahas oleh pemerintah, akan tetapi pemerintahan SBY belum bisa memutuskan soal draft tersebut, pemerintah hanya menyodorkan MoU kepada Freeport untuk merealisasikan enam butir renegosiasi diantaranya pembangunan pabrik pengolahan (smelter), divestasi, royalti, dan lahan. Keenam poin tersebut telah disepakati oleh pemerintahan SBY dan Freeport, akan tetapi MoU belum ditanda tangani. Hal ini menjadi beban berat pemerintahan sekarang, karena isu ini merupakan isu yang menarik maka jika Pak Jokowi ingin elektabilitasnya bertahan selama lima tahun, keputusannya harus mengkaji kembali isi Mou tersebut bila perlu membatalkan kontrak dengan Freeport jika tidak menguntungkan Indonesia.

            Sambutan pasar pasca pengumuman cabinet kerja Jokowi terhitung posistif, artinya pasar telah menyambut baik susunan cabinet Jokowi. Kepercayaan pasar terhadap komposisi cabinet kerja Jokowi disebabkan karena. Pertama orang-orang yang ditunjuk Jokowi menduduki cabinet kerjanya merupakan orang-orang pekerja dalam arti mereka merupakan pelaku bukan akademisi, sehingga mereka mengetahui semua pekerjaan apa yang harus mereka lakukan ketika menduduki kursi menteri. Kedua kepercayaan pasar terhadap cabinet ini dikarenakan tahap penyeleksian menteri yang melibatkan KPK dan PPATK guna mengetahui rekam jejak para calon menteri yang sesuai dengan keinginan Jokowi yaitu menteri yang bersih dari permasalahan hukum dan tindak pidana korupsi. Kedua factor tersebut mempengaruhi kenaikan saham di bursa efek.

Kebijakan luar negeri di bidang ekonomi tidak semata-meta olahan dapur kemenlu, melainkan harus adanya koordinasi dengan menteri perekonomian. Oleh karenanya menteri perekonomian harus memiliki visi sejalan dengan kementerian luar negeri. Menteri perekonomian yang sekarang di jabat oleh Sofyan Djalil memiliki banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus segera diselesaikan, misalnya penerimaan pajak yang masih belum optimal, dan rawan penyalahgunaan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kementerian perekonomian harus bekerjasama dengan menteri keuangan dalam hal penerimaan pajak yang masih belum optimal.  

Pekerjaan rumah yang lain yang lebih penting untuk meningkatkan produksi Indonesia adalah pemberdayaan UMKM yang kesulitan dalam hal memperoleh pinjaman dari bank karena harus melalui tahap yang rumit. Bagimana produk Indonesia bisa bersaing dengan produk Negara lain jika dalam pemberian modalnya dipersulit oleh negaranya sendiri.

Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) merupakan tantangan bagi kepemimpinan Jokowi mendatang dan juga tugas berat bagi menteri-menterinya. Sebab jika kita melihat kualitas manusia Indonesia masih kalah dari Singapura, Malaysia, dan Thailand. Tenaga kerja professional dan terdidik harus di perhatikan dan juga pemerintah harus meningkatkan infrastruktur yang menjadi salah satu penghambat investasi asing enggan untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Jika kita merujuk pada visi Jokowi yang ingin menerapkan konsep Tri Sakti Bung Karno yaitu berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi dan berkepribadian secara budaya nampaknya Jokowi harus menentukan menteri-menteri yang bisa menjiwai spirit Tri Sakti Bung Karno. Oleh sebab itu jika Jokowi menerapkan Tri Sakti Bung Karno sebagai landasan dalam setiap kebijakannya maka komposisi menterinya pun harus orang-orang yang bukan neolib melainkan orang-orang yang pro rakyat seperti spirit tri sakti. Apabila Jokowi memilih orang-orang neolib maka secara tidak langsung Jokowi bertentangan dengan visinya yang termuat dalam tri sakti. Salah satu contohnya yaitu masalah kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), selama ini masalah kenaikan harga minyak Indonesia terfokus pada pergerakan harga minyak dunia. Jika Indonesia menerapkan prinsip ekonomi pro rakyat maka bagimanapun juga pemerintah harus bisa menekan harga subsidi BBM agar tidak naik dengan cara menaikkan pendapatan Negara di sector pajak dan lainnya. Sebab kenaikan BBM sangat luas dampaknya, tidak hanya harga barang menjadi naik sehingga daya beli masyarakat kurang, tetapi juga menyebabkan pabrik-pabrik yang tidak cukup modal harus menanggung biaya produksi yang meningkat. Apabila biaya produksi lebih tinggi dibandingkan dengan biaya penjualannya, maka yang akan terjadi adalah pabrik-pabrik tersebut menjadi bangkrut dan banyak karyawannya yang dirumahkan.

Saya hanya bisa berharap cabinet kerja yang disusun oleh Pak Jokowi bisa komitmen bekerja untuk rakyat dan setiap kebijakannya adalah pro rakyat. 

Ditulis     : 3 November 2014

Jam       : 12.00 Wib