Kado Akhir Pemerintahan Obama

Konflik Israel-Palestina telah berlangsung lama dan belum ada solusi nyata untuk menghentikan konflik tersebut. Berbagai upaya telah dilakukan baik oleh organisasi-organisasi internasional —termasuk PBB—maupun oleh negara-negara besar melalui sejumlah negosiasi bilateral. Tetapi upaya tersebut belum membuahkan hasil nyata, dan agresi Israel terhadap Palestina semakin membabi-buta. Perluasan permukiman Israel di Tepi Barat yang dekat dengan Yerusalem semakin membuktikan negara zionis tersebut ingin menguasai tanah Palestina seutuhnya, termasuk kota suci Yerusalem. Meskipun upaya perluasan permukiman Israel di Tepi Barat mendapat kecaman dari sejumlah negara termasuk PBB, Israel tetap melanjutkan pembangunan permukiman Yahudi tanpa mengindahkan kecaman tersebut.

Kebijakan perluasan permukiman Israel di tanah Palestina semakin menjauhkan solusi perdamaian —Israel-Palestina—yang dibangun oleh negara-negara Eropa termasuk AS. Di bawah pemerintahan Obama, AS selalu mengedepankan cara-cara diplomatis untuk meredam konflik kedua negara. Obama menginginkan Israel sebagai negara demokrasi bisa damai dan hidup berdampingan dengan tetangganya, Palestina. Sikap AS tersebut ditunjukkan dengan diloloskannya Resolusi Dewan Keamanan PBB mengenai permukiman Israel di Palestina. AS menolak untuk menggunakan hak vetonya dan meloloskan Resolusi tersebut.

Sikap AS di atas setidaknya mencerminkan konsistensinya terkait permasalahan Israel -Palestina yang harus diselesaikan secara adil. Tetapi disisi lain, sikap AS tersebut sebagai upaya membendung kebijakan AS ke depan di bawah Pemerintahan Trump yang pro terhadap kebijakan permukiman Israel di Palestina. Obama pesimis di bawah Trump perdamaian Israel-Palestina akan terwujud. Mungkin inilah usaha terakhir yang dilakukan Pemerintahan Obama untuk perdamaian Israel-Palestina. Sebab dengan diloloskannya resolusi tersebut, upaya perdamaian kedua negara akan terbuka lebar.   

Tantangan Ke Depan

Keputusan Dewan Keamanan PBB yang melarang perluasan permukiman Israel di tanah Palestina mendapat respons yang baik dari dunia internasional, terutama dari negara- negara pengusul seperti Venezuela, Senegal, Malaysia dan Selandia Baru. Dunia internasional semakin optimis dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB ini yang akan mengakhiri konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina. Tetapi rasa optimis tersebut mulai berubah menjadi pertanyaan besar, apakah di bawah Trump resolusi ini akan berjalan dengan baik, dan Israel akan mematuhinya? Atau justru Israel akan mengabaikan resolusi tersebut dan berlindung di bawah kebijakan Trump? 

Kita tahu bahwa AS ke depan akan dipimpin oleh Trump, dan berbagai sumber menyebutkan Israel di bawah pemerintahan Trump akan lebih diuntungkan dalam setiap kebijakannya. Jika hal ini kemudian benar terjadi, maka usaha untuk mendamaikan Israel dan Palestina akan semakin panjang. Kuatnya pengaruh AS di PBB akan mempengaruhi setiap kebijakan atau keputusan yang dikeluarkan oleh institusi tersebut, termasuk masalah-masalah yang terkait dengan Israel. Tentunya itu menjadi PR bersama negara-negara yang menjunjung tinggi perdamaian dan anti-imperialisme.